Jakarta – Presiden Prabowo Subianto bersama pimpinan partai politik koalisi menyepakati dua kebijakan mengejutkan: menghapus besaran tunjangan anggota DPR dan memberlakukan moratorium (penghentian sementara) kunjungan kerja ke luar negeri.
Kesepakatan ini diumumkan di Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu, sebagai bentuk respons terhadap aspirasi publik yang disuarakan melalui demonstrasi di berbagai daerah.
“Beberapa kebijakan DPR RI sudah disepakati untuk dicabut, termasuk besaran tunjangan anggota DPR RI dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri,” ujar Prabowo.
Tak hanya itu, Prabowo juga meminta pimpinan DPR untuk segera membuka ruang dialog dengan tokoh masyarakat, mahasiswa, dan kelompok yang ingin menyampaikan aspirasi. Usulan lain dari masyarakat akan ditindaklanjuti melalui mekanisme delegasi yang diterima langsung oleh DPR.
Pengumuman ini disaksikan oleh pimpinan seluruh partai koalisi, termasuk Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Ketum PAN Zulkifli Hasan, Ketum NasDem Surya Paloh, serta Sekjen PKS Muhammad Khalid. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri dan Waketum Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) juga hadir.
