Jakarta – Gelombang ketidakpuasan tidak lagi hanya bergema di jalanan, tetapi juga membanjiri linimasa media sosial. Sebuah dokumen berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat: Transparansi. Reformasi. Empati” menjadi trending topik, diklaim sebagai suara kolektif masyarakat untuk pemerintahan baru Prabowo-Gibran.
Dokumen ini muncul bukan tanpa konteks. Ia lahir dari rentetan aksi unjuk rasa yang menyala di berbagai daerah sejak 25 Agustus 2025. Pemicunya berlapis: mulai dari wacana kenaikan tunjangan DPR yang dinilai tidak sensitif, pernyataan politisi yang dianggap menghina, hingga tragedi memilukan seperti meninggalnya pengemudi ojol yang dilindas kendaraan Brimob. Setiap insiden menambah bahan bakar amarah yang akhirnya terkristalisasi dalam daftar tuntutan ini.
Yang unik, kompilasi tuntutan ini adalah hasil kerja kolaboratif yang tidak biasa. Influencer matematika Jerome Polin bersama sejajar dengan sejumlah nama seperti Salsa Erwina, Andovi da Lopez, Andhyta F Utami, Abigail Limuria, dan Fathia Izzati, menyusunnya berdasarkan apa yang viral di media sosial. Namun, mereka tidak sendirian. Desakan ini juga disandarkan pada seruan 211 organisasi masyarakat sipil, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan pernyataan sikap akademis dari Center for Environmental Law & Climate Justice Universitas Indonesia.
Tuntutan ini dibagi dalam dua fase waktu yang jelas dan menantang:
17 Tuntutan Jangka Pendek: Berisi desakan mendesak yang menuntut realisasi maksimal 5 September 2025.
8 Tuntutan Jangka Panjang: Target penyelesaiannya ditetapkan hingga 31 Agustus 2026.
Inti dari 17 Tuntutan Mendesak berpusat pada tiga isu utama: Pertama, penanganan kekerasan aparat dengan tuntutan penarikan TNI dari ruang sipil, investigasi independen atas korban demo, dan penghentian kriminalisasi. Kedua, reformasi DPR yang mencakup pembekuan tunjangan, transparansi anggaran, dan pemberian sanksi tegas. Ketiga, perlindungan buruh dan tenaga kerja melalui jaminan upah layak dan pencegahan PHK massal.
Sementara itu, 8 Tuntutan Jangka Panjang menyerukan perubahan struktural yang lebih mendalam, seperti reformasi besar-besaran di tubuh DPR dan partai politik, perombakan sistem perpajakan, pengesahan UU Perampasan Aset Koruptor, serta reformasi profesionalitas Kepolisian dan TNI.
Dokumen ini bukan sekadar daftar; ia adalah cermin dari kegelisahan yang mendominasi ruang publik digital. Kini, bola ada di tangan pemerintah untuk merespons suara yang telah menjadi begitu nyaring dan terorganisir ini.
Berikut isi lengkapnya.
17 Tuntutan Rakyat dalam 1 Minggu
1. Penarikan TNI dari Pengamanan Sipil: TNI diminta kembali ke barak dan tidak terlibat dalam pengamanan sipil, serta memastikan tidak ada kriminalisasi terhadap demonstran.
2. Tim Investigasi Independen: Membentuk tim untuk mengusut kasus kematian Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan aparat lainnya selama demo 28-30 Agustus 2025 secara transparan.
3. Bekukan Kenaikan Gaji dan Tunjangan DPR: Batalkan fasilitas baru, termasuk pensiun seumur hidup anggota DPR.
4. Publikasi transparansi Anggaran DPR: Publikasikan rincian gaji, tunjangan, rumah, dan fasilitas DPR.
5. Pemeriksaan Anggota DPR Bermasalah: Dorong Badan Kehormatan DPR dan KPK untuk menyelidiki anggota DPR yang bermasalah.
6. Sanksi Tegas untuk Anggota DPR Tidak Etis: Pecat atau beri sanksi tegas kepada anggota DPR yang memicu kemarahan publik.
7. Komitmen Partai Politik: Partai harus mengumumkan sikap berpihak pada rakyat di tengah krisis.
8. Dialog Publik: Libatkan anggota DPR dalam dialog terbuka dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
9. Bebaskan Demonstran: Lepaskan seluruh demonstran yang ditahan selama aksi.
10. Hentikan Kekerasan Polisi: Polri diminta mematuhi SOP pengendalian massa dan menghentikan tindakan represif.
11. Proses Hukum Pelaku Kekerasan: Tangkap dan adili secara transparan anggota atau komandan yang melanggar HAM.
12. Segera kembali ke barak: Menghentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil
13. Disiplin Internal TNI: Pastikan TNI tidak mengambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen TNI: TNI harus berkomitmen tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak untuk seluruh angkatan kerja (termasuk namun tidak terbatas pada guru, buruh, nakes dan mitra ojol) di seluruh Indonesia
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing
8 Tuntutan Rakyat dalam 1 Tahun
1. Bersihkan dan Reformasi DPR Besar-Besaran
2. Reformasi Partai Politik dan Kuatkan Pengawasan Eksekutif
3. Susun Rencana Reformasi Perpajakan yang Lebih Adil
4. Sahkan dan Tegakkan UU Perampasan Aset Koruptor,
5. Reformasi Kepemimpinan dan Sistem Kepolisian agar Profesional dan Humanis
6. TNI Kembali ke Barak, Tanpa Pengecualian
7. Perkuat Komnas HAM dan Lembaga Pengawas Independen
8. Tinjau Ulang Kebijakan Sektor Ekonomi & Ketenagakerjaan
