Tindakan Biro Pers, Media, dan Informasi (BPMI) Sekretariat Presiden yang mencabut kartu liputan wartawan CNN Indonesia pascapertanyaan mengenai kasus keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG) memantik diskusi mengenai ruang kebebasan pers di Indonesia. BPMI menyatakan pencabutan ini dilakukan karena pelanggaran prosedur, sementara pihak media menilai tindakan ini sebagai bentuk pembatasan terhadap pertanyaan kritis yang legitimate.
Dalam perspektif jurnalistik, pertanyaan mengenai keracunan makanan dalam program pemerintah merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial media. Program MBG yang menggunakan anggaran negara mengharuskan adanya transparansi dan akuntabilitas, khususnya ketika muncul masalah yang berdampak langsung pada masyarakat.
Beberapa analis media melihat kejadian ini sebagai momentum untuk mengevaluasi model peliputan institusional. “Daripada berfokus pada kegiatan seremonial, wartawan bisa lebih banyak meliput implementasi program di lapangan,” ungkap seorang pengamat media. Peliputan mendalam mengenai kondisi riil penerima manfaat, kualitas bahan baku, dan mekanisme pengawasan program dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif kepada publik.
Program MBG sendiri menuai perhatian berbagai pihak tidak hanya dari aspek sosial, tetapi juga dari sisi ekonomi. Berdasarkan data anggaran, dari alokasi Rp15.000 per porsi MBG, terdapat komponen insentif sebesar Rp2.000 (13,3%). Dengan asumsi satu dapur memproduksi 3.000 porsi per hari selama 20 hari per bulan, nilai insentif yang dikelola dapat mencapai Rp1,44 miliar per tahun.
Beberapa ekonom menyoroti aspek bisnis dari program ini. “Dengan Return on Investment yang diperkirakan mencapai 72%, program MBG memiliki daya tarik tersendiri bagi pelaku usaha,” jelas seorang analis ekonomi. Tingkat pengembalian ini jauh di atas rata-rata instrumen investasi konvensional seperti deposito (4-5%) atau obligasi pemerintah (6-7%).
Fenomena ini menjelaskan tingginya minat berbagai kalangan, termasuk politisi, untuk terlibat dalam pengelolaan dapur MBG. Terdapat laporan mengenai seorang politisi yang mengelola tiga dapur MBG dengan skema pembiayaan melalui pinjaman bank, dan masih mampu memperoleh keuntungan signifikan setelah dikurangi biaya operasional dan cicilan.
Pakar tata kelola pemerintahan menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap program-program yang melibatkan anggaran besar. “Setiap program pemerintah yang menggunakan APBN harus memiliki mekanisme pengawasan yang jelas dan melibatkan masyarakat sipil,” tegas seorang pakar kebijakan publik.
Insiden pencabutan kartu liputan ini mengingatkan pada pentingnya menjaga ruang dialog antara pemerintah dan media. Dalam demokrasi yang sehat, pertanyaan kritis dari wartawan seharusnya dipandang sebagai bagian dari check and balance, bukan sebagai ancaman.
Ke depan, diharapkan dapat dibangun mekanisme yang lebih baik untuk memastikan akuntabilitas program pemerintah, sambil tetap menjaga hubungan profesional antara institusi pemerintah dan media. Transparansi dalam pengelolaan program seperti MBG pada akhirnya akan memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah.
