Gelombang kritik dan sinisme yang mengalir deras di berbagai platform media sosial belakangan ini menyasar sikap Beijing yang dianggap membiarkan negara-negara yang selama ini dikategorikan sebagai “sekutu” mereka terjepit oleh tekanan Amerika Serikat. Venezuela yang didera sanksi ekonomi brutal, Iran yang dikepung embargo berlapis, dan Kuba yang sewaktu-waktu dapat menghadapi eskalasi serupa, seakan menjadi bukti yang dikutip ramai-ramai untuk mendiskreditkan Tiongkok sebagai mitra strategis yang tidak dapat diandalkan. Bahkan Nicholas Burns, mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk Tiongkok, pernah menyematkan label “feckless friend” — sahabat yang tak berdaya guna — kepada Beijing atas ketidakmauan mereka terjun langsung membela negara-negara yang dianggap berada dalam orbit pengaruhnya. Pernyataan Burns itu, dengan segala kepolosannya, justru menyingkap sebuah harapan terselubung: bahwa Tiongkok seyogyanya terseret masuk ke dalam medan konfrontasi terbuka yang selama ini dirancang dan dikelola oleh Washington.
Namun di balik riuh rendah olok-olok itu, terdapat sebuah realitas geopolitik yang tampaknya diabaikan, atau memang tidak diketahui, oleh sebagian besar komentator. Tiongkok, sejak era Mao Zedong dan kemudian dikukuhkan kembali pada masa Deng Xiaoping, secara konsisten mempertahankan postur kebijakan luar negeri yang dikenal sebagai negara non-blok. Beijing secara sengaja dan sistematis menghindari pembentukan aliansi militer formal yang mengikat secara hukum internasional dengan negara mana pun di dunia. Satu-satunya pengecualian yang ada adalah perjanjian persahabatan, kerja sama, dan bantuan mutual dengan Korea Utara — sebuah warisan dari arsitektur keamanan era Perang Dingin yang dibangun di bawah kepemimpinan Mao — dan itupun memiliki karakter defensif yang jelas.
Prinsip ini dalam diskursus diplomatik Tiongkok dirumuskan secara ringkas namun tepat: jié bàn bù jié méng. Frasa ini dapat dimaknai sebagai “membangun kemitraan tanpa membentuk aliansi” — sebuah perbedaan konseptual yang tidak kecil artinya. Menjalin persahabatan dan kerja sama strategis adalah satu hal; mengikatkan diri secara juridis dalam pakta pertahanan bersama yang mengharuskan intervensi militer otomatis adalah hal yang sepenuhnya berbeda. Dalam konteks perjanjian dengan Korea Utara pun, terdapat riwayat penafsiran yang menarik untuk dicatat. Disebutkan, entah oleh Deng Xiaoping sendiri atau oleh salah seorang petinggi Politbiro, bahwa apabila Korea Utara yang terlebih dahulu melancarkan serangan ke Korea Selatan, Tiongkok tidak akan ikut serta. Namun apabila arah serangan berbalik — Korea Selatan menyerang ke utara — barulah Tiongkok merasa terikat untuk turun tangan. Ini bukan ambiguitas, melainkan sebuah doktrin yang memisahkan komitmen defensif dari petualangan ofensif.
Bahkan pada level kemitraan tertinggi yang diakui oleh Beijing, yakni yang lazim disebut “All-Weather Strategic Partnership” atau kemitraan strategis dalam segala cuaca, substansi hubungan tersebut tetap tidak mengandung doktrin intervensi otomatis ala NATO. Tidak ada Pasal 5 versi Tiongkok yang mewajibkan Beijing mengerahkan kekuatan militernya manakala mitra strategisnya berada dalam tekanan. Kerja sama pertahanan dalam kerangka tersebut lebih bersifat teknis, industrial, dan intelijen — bukan komitmen tempur yang terikat.
Maka tuntutan agar Tiongkok ikut campur secara militer di Venezuela, Iran, atau Kuba sejatinya menuntut Beijing untuk mengkhianati prinsip kebijakan luar negerinya sendiri yang telah dibangun selama beberapa dekade. Lebih dari itu, tuntutan semacam itu menghendaki Tiongkok masuk ke dalam logika konfrontasi bipolar yang justru ingin mereka hindari, karena mereka tahu betul apa artinya terseret ke dalam perang proksi di belahan dunia yang jauh dari daratan mereka sendiri.
Tentu Tiongkok tidak buta terhadap implikasi strategis dari semua ini. Dengan kebutuhan konsumsi energi yang berkisar antara enam belas hingga tujuh belas juta barel per hari, dan kapasitas produksi domestik yang hanya mampu menutupi sebagian kecil dari angka itu, Tiongkok harus mengimpor sekitar sebelas hingga dua belas juta barel setiap harinya dari berbagai penjuru dunia. Iran selama ini berkontribusi sekitar tiga belas persen dari total impor minyak Tiongkok — sebuah porsi yang tidak sepele. Venezuela, meskipun kontribusinya lebih kecil sekitar tiga persen, tetap merupakan simpul yang bermakna dalam jaringan pasokan energi Beijing.
Ketika Venezuela dilumpuhkan oleh sanksi dan Iran dikepung oleh tekanan berlapis yang dimotori Washington, Tiongkok pun menghadapi pertanyaan yang tidak mudah: dari mana pasokan pengganti akan datang? Jawaban pragmatisnya adalah dengan memperluas diversifikasi sumber — ke Rusia, ke negara-negara Teluk, ke Afrika Barat, ke mana saja yang bersedia bertransaksi. Dan di sinilah letak kunci yang sering luput dari perhatian para pengamat: tidak ada satu negara pun di dunia yang kebal terhadap daya tarik pendapatan dalam jumlah besar. Kapital tidak mengenal ideologi. Pasar energi global, betapapun dipenuhi oleh manuver geopolitik, pada akhirnya tetap beroperasi di atas logika transaksi.
Tiongkok memilih untuk bermain di atas papan catur yang lebih luas dan dalam jangka waktu yang lebih panjang. Mereka membangun jalur-jalur alternatif — melalui Belt and Road Initiative, melalui perjanjian bilateral mata uang lokal, melalui investasi infrastruktur energi di Afrika dan Asia Tengah — bukan untuk menghadapi AS secara frontal, melainkan untuk membangun arsitektur resiliensi yang memungkinkan mereka bertahan dari tekanan tanpa harus berperang. Diam di gelanggang bukan berarti tidak bergerak di papan lainnya.
Memahami Tiongkok membutuhkan kesabaran untuk melepas kacamata yang terbiasa melihat dunia sebagai arena di mana setiap kekuatan besar harus memilih pihak, harus bertarung, dan harus menunjukkan eksistensinya melalui konfrontasi. Tiongkok tidak sedang abai. Tiongkok sedang memilih medan juangnya sendiri — dan medan itu bukan Venezuela, bukan Iran, dan bukan Kuba.
